Kasus Diskriminasi Rasial Alfian Tanjung Menjadi ‘Momen Efek Jera’ Ujaran Kebencian

Seorang penceramah agama, Alfian Tanjung, yang dituduh menyebarkan ceramah yang berbau SARA di sebuah masjid di Surabaya pada bulan April lalu ditahan polisi pada hari Selasa (30/05) kemarin. Alfian Tanjung ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan oleh pihak berwajib setelah ia diperiksa menjadi saksi dari tindakan pidana yang menyatakan bahwa dirinya mengumbar perasaan permusuhan, penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan, kebencian terhadap suatu kaum, dan diskriminasi ras dan etnis.

Humas Polri Kombespol Martinus Sitompul mengatakan kepada para wartawan, “Penahanan ini karena penyidik menganggap tersangka layak untuk ditahan oleh karena beberapa pertimbangan, apakah akan menghilangkan barang bukti ataukah mengulangi perbuatannya. Penahanan ini terkait dengan sangkaan pasal-pasal yang sudah diatur dalam UU No. 40 th 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.”

Alfian Tanjung sendiri adalah penceramah agama sekaligus dosen di UHAMKA (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka). Ia dituduh telah menyebut Presiden Jokowi dan juga mayoritas anggota PDIP sebagai kader-kader PKI.

Dianggap Kemajuan

Seorang warga Surabaya, Sujatmiko, melaporkannya setelah ia member ceramah di Masjid Mujahiddin, Surabaya pada bulan April lalu. BBC Indonesia, salah satu media Indonesia, berusaha untuk menghubungi pengacara Alfian Tanjung namun sayang sekali telepon tidak pernah dijawab. Dalma beberapa pemberitaan sebelumnya, seorang pengacaranya mengatakan bahwa kliennya Cuma mensosialisasikan PKI sebagai organisasi terlarang.

Dan untuk kasus ini sendiri, polisi menggunakan pasal diskriminasi ras dan etnis yang menurut beberapa pakar hukum pidana termasuk Supriyadi, merupakan kemajuan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

Jika kasus ini berhasil sampai ke tingkat pengadilan, maka kasus Alfian ini bakal menjadi kasus pertama di persidangan yang mana menggunakan pasal diskriminasi. Hal ini dikarenakan selama ini kasus hanya berhenti di pelaporan polisi karena biasanya kasus seperti ini hanya diakhiri dengan pencabutan laporan dan mediasi.

Supriyadi yang mana merupakan Direktur Eksekutif Institue for Criminal Justice Reform (ICJR) mengatakan kepada para wartawan, “Penegak hukum harus konsisten juga dalam menggunakan pasal diskriminasi rasial ini karena ada banyak sekali kasus yang tak selesai. Ini kenapa selesai? Mudah-mudahan karena polisi punya bukti.”

Supriyadi menambahkan, “Tapi memang momentum ini juga musti didorong agar semua masyarakat Indonesia tidak berani atau ada lah efek jera di masyarakat untuk menyiarkan ekspresi kebencian terhadap rasial. Ini berbahaya bagi konteks demokrasi Indonesia saat ini.”

Laporan ditujukan pada Alfian Tanjung

Publik cukup dikejutkan dengan beredarnya video ceramah Alfian Tanjung. Ada beberapa video togel singapura yang berdurasi pendek, ada yang berdurasi panjang. Namun inti dari video itu adalah Alfian Tanjung meyakini bahwa Istana Negara sudah dipenuhi oleh kader-kader PKI di mana Presiden Jokowi juga kader PKI.

Alfian Tanjung sebelumnya juga sudah dilaporkan oleh Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan, karena menyebut dirinya sebagai kader PKI. Ia juga melaporkan Alfian karena sudah mengatakan bahwa kompleks Istana Presiden sering sekali dijadikan tempat rapat PKI oleh Teten dan kawan-kawannya.

Tidak hanya itu, Alfian juga menyebutkan bahwa Anggota Dewan Pers, Nezar Patria, sebagai kader PKI juga. Nezar saat itu langsung melayangkan somasi. Namun seteah menerima surat tegura, Alfian mengakui bahwa dirinya memang bersalah.

Kasus yang diterima oleh Alfian Tanjung ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya para publik figur, pendakwah dan orang-orang yang bisa menggunakan suaranya untuk mempengaruhi orang lain agar tidak sembarangan mengujar suatu kebencian apalagi sampai menyelipkan diskriminasi pada suatu ras dan etnik.